POLEMIK

Secara umum, polemik adalah bagian dari interaksi antara individu atau kelompok. Kemungkinan terjadi polemik sangat lazim, yaitu pada setiap kesempatan/keadaan di tengah masyarakat dalam segala tingkatan. Polemik adalah bukan sebuah debat. Suatu debat hanya sekali terjadi dan selesai di tempat perdebatan berlangsung. Polemik terjadi bila suatu pendapat, kritik atau pernyataan baik lisan maupun tulisan mendapat tanggapan serius dari pihak lain dan lazim disiarkan juga oleh media. Lalu tanggapan tersebut mendapat umpan balik (feed back). Maka terbentuklah dua kutub yang saling berhadapan untuk membela kepentingn atau posisi masing-masing. Kemudian terjadilah “perang” adu argumentasi untuk “menjual” kebenaran kedua pihak. Singkat kata, kritik lantas berbalas pula dengan kritik. Bila berlarut, polemik dalam bentuk tulisan biasanya dihentikan oleh media yang terlibat. Namun polemik juga akan berhenti dengan sendirinya bila pihak yang berselisih telah menghentikan kritik. Habislah sudah berita tentang kritik mengritik itu. Eskalasi dari polemik sering berdampak negatif atau bahkan meruncing. Akibatnya bisa menjurus kepada suatu perseteruan.Di waktu akhir-akhir ini sering terjadi polemik baik mengenai karya seseorang, kebijakan pemerintah maupun kinerja DPR. Polemik yang cukup menggelitik adalah mengenai “percobaan” tentang bibit padi super toy dan blue energy (bahan bakar dari air) tahun lalu, yang kemudian keduanya ternyata gagal. Konon pula percobaan tersebut melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Banyak kebijakan pemerintah SBY di bidang ekonomi juga menuai berbagai kritik dan bergulir menjadi polemik. Di antaranya dalam masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan fiskal, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo, pemberlakuan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan masih banyak lagi. Demikian pula DPR tidak luput dari polemik terkait dengan kinerja DPR yang kurang produktif dan kurang berkualitas, serta perilaku sementara anggota yang kurang proporsional termasuk sebagian dari mereka yang terlibat korupsi. Polemik antara DPR dan publik ini menjadi lumayan menarik, karena pihak DPR cenderung difensif terhadap kritik sosial.

Polemik yang bernuansa politik dari waktu ke waktu sudah sering terjadi. Yang agak spesifik baru-baru ini adalah polemik sebagai dampak iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memunculkan Suharto sebagai pahlawan versi mereka. Padahal pemerintah sendiri belum pernah memutuskan hal itu. Polemik juga bermunculan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut golongan putih (golput) dalam pemilu adalah haram hukumnya. Demikian pula polemik pro dan kontra sehubungan timbulnya wacana calon presiden (capres) perorangan (independen) untuk pemilihan umum (pemilu) 2009 nanti. Dan masih banyak lagi.

Menghadapi pemilu 2009, juga terjadi polemik di antara tokoh politik serta pemimpin bangsa. Ada polemik antara Wiranto dan jajaran pemerintah SBY tentang relevansi data kemiskinan rakyat Indonesia. Juga polemik antara pihak SBY dan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri. Kira-kira memasuki dua tahun pemerintahan SBY, Megawati mengritik gaya kepemimpinan SBY yang penuh tebar pesona dan belum menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil. Dengan percaya diri SBY berkelit “I don’t care with the popularity”. Kemudian tahun 2008 Megawati mengritik SBY yang dalam kebijakannya dikatakan seperti poco-poco. Lagi-lagi, awal 2009 Megawati mengritik pemerintahan SBY yang dikatakan seperti bermain yoyo.

Di awal 2009 SBY tersulut rumor bahwa siapapun capres 2009 nanti, “asal bukan calon yang berinisial S”. SBY yang merasa akan menjadi capres dan berinisial S pula, lalu bereaksi keras. Media menjadi ramai dengan tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Padahal selain SBY ada juga capres-capres lain yang berinisial S seperti Sutiyoso, Sultan Hamengkubuwono X, (Prabowo) Subianto. Polemik SBY dengan publik semakin ramai setelah SBY terkesan “mencurigai” unsur tertentu yang ia tidak sebutkan. Yang jelas dihadapan forum “commanders call” pimpinan teras TNI dan Polri, SBY mewanti-wanti kepada aparat pertahanan/keamanan tersebut agar bersikap netral dalam pemilu.

Pada minggu kedua Februari 2009 terjadi polemik tingkat tinggi juga sebagai akibat pernyataan wakil ketua umum Partai Demokrat (PD), Achmad Mubarok bahwa perolehan suara Partai Golkar (PG) dalam pemilu 2009 nanti hanya mencapai 2,5 %. Pernyataan dan berita tersebut membuat gusar ketua umum PG, Jusuf Kalla (JK) yang sedang melakukan kunjungan di Belgia dan Belanda. SBY sebagai ketua dewan pembina PD lalu mengadakan konperensi pers di Puri Cikeas untuk menepis berita tersebut. Dikatakan bahwa sama sekali tidak ada niat atau berpikir bahwa PD merendahkan PG. Walau tidak disertai permintaan maaf serta tanpa keberadaan JK yang masih di luar negeri, maka dengan pernyataan SBY tersebut menurut pihak PD polemik dianggap sudah selesai. Yang belum diketahui dan masih tersisa di pihak PG adalah mengenai sikap resmi PG setelah JK kembali di tanah air.

Dapat diduga bahwa dampak polemik tersebut akan mengganggu hubungan SBY-JK yang sudah terbangun dengan baik selama empat tahun terakhir. Bila dari pihak PD sudah ada pernyataan resmi dari SBY selaku ketua dewan pembina partai, namun sebaliknya belum ada hal serupa dari PG. Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada pertemuan antara SBY dan JK. Stagnasi ini menimbulkan spekulasi yang mengundang pertanyaan, apakah PG sudah dapat menerima “pengakuan” PD atau belum. Namun bagaimanapun, “tragedi politik” itu dapat diduga akan merubah posisi dan loyalitas Golkar terhadap SBY maupun Demokrat.

Ada juga kesan bahwa SBY sedang mengatur strategi atas dasar dua kemungkinan. Yang rertama, yaitu menguji loyalitas JK dan Golkar terhadap SBY. Ini mungkin terkait dengan pernyataan SBY September 2008 bahwa pada waktunya ia akan manyatakan pencalonannya untuk pemilihan presiden (pilpres) 2009 dan mengindikasikan akan berpasangan kembali dengan JK. Pada waktu itu JK menanggapi positif, karena merasa sudah cocok selama empat tahun. Secara diplomatis JK mengatakan masih mau bersama SBY untuk tugas apapun termasuk sebagai wakil presiden (wapres). Yang kedua, SBY mengatur strategi baru untuk “melepas” JK dan memilih akan berpasangan dengan calon lain. Strategi ini juga dapat “dibaca” saat SBY di depan Rapimnas PD baru-baru ini yang mewanti-wanti agar Rapim tidak membahas tentang capres dan cawapres. Wajar juga, sepertinya saja mengenai dua hal pokok tersebut merupakan hak prerogatif SBY.

Dampak negatif “serangan” PD terhadap PG kiranya memicu Golkar untuk mengatur strategi baru. Di kalangan kader Golkar yang semula mempertimbangkan untuk menunjuk capres pasca pemilu calon legislatif (caleg) bulan April 2009, namun dengan peristiwa tersebut para kader di pusat dan daerah menjadi berpikir ulang. Mereka mendesak DPP Golkar agar segera melakukan penjaringan capres dari Golkar. Secara tidak langsung niatan tersebut disuarakan oleh Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso, yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPR. Priyo bahkan menyebut JK bisa dipasangkan dengan Sutiyoso. Menurutnya, sebagai salah satu pertimbangan, bila ketua umum partai yaitu JK dijadikan capres maka jumlah perolehan suara bagi Golkar diharapkan dapat meningkat dari target 44 % menjadi 50 %. Strategi ini juga masih mengundang spekulasi, manakala JK tetap merasa nyaman berdampingan dengan SBY nanti. Maka kemudian dimunculkan nama-nama capres alternatif kader Golkar yang selama ini “disimpan”, di antaranya Sultan Hamengkubuwono X, Agung Laksosno, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Fadel Muhamad. Sekarang sedang beredar penjaringan capres di 33 provinsi melalui DPD Golkar yang surat edarannya tidak ditandatangani oleh JK selaku ketua umum PG. Ada apa? Belum jelas apakah JK berminat atau tidak dalam penjaringan ini.

Patut disimak bahwa “tamparan” Demokrat terhadap Golkar merupakan sisi lain atas resiko yang harus dibayar di luar kolaborasi SBY-JK. Dalam perhitungan politik, pukulan telak tersebut mungkin ada hubungan dengan pernyataan JK pada silaturahmi nasional anggota legislatif PD se-Indonesia di Jakarta Maret 2007. Disebutkan bahwa JK mengingatkan Presiden SBY mewujudkan janjinya jika ingin terpilih kembali dalam Pemilu 2009. “Sebagai pejabat yang sedang memerintah, SBY harus membuktikan bahwa ia telah melakukan berbagai hal dan bukan lagi tentang apa yang akan dilakukan. Jika tidak, habislah SBY. Sesudah itu, habis juga Partai Demokrat. Jadi akan sama-sama habis. Supaya sama-sama tidak habis, maka harus diwujudkan semua janji agar ada kata ‘telah’”. Demikian kira-kira pernyataan JK yang dikutip oleh media.

Dalam percaturan politik, ungkapan JK tersebut tentu tidak sekedar pesan ataupun sindiran namun dapat diartikan sebagai tantangan bagi SBY. Di sini posisi mereka bukan sebagai presiden dan wapres namun masing-masing sebagai ketua dewan pembina partai (Demokrat) dan ketua umum partai (Golkar). Sebagai orang asli Jawa, SBY berpegang pada naluri untuk bisa menahan diri. Namun presiden adalah manusia juga, perasaan tersinggung atau setitik dendam tentu ada. Bagi SBY yang bertanggung jawab kepada PD, pernyataan JK Maret 2007 yang tanpa ragu tersebut telah menambah catatan negatif dan menjadi “Maret kelabu”. Sedangkan pernyataan wakil ketua umum PD Februari 2009 menjadi “Februari kelabu” bagi JK dan PG.

Pernyataan SBY tahun 2007 bahwa keadaan politik mulai memanas tahun 2008 dan akan menjadi lebih panas pada 2009 terbukti sudah. Perkiraan terjadi konflik internal maupun eksternal antara SBY dan JK menjelang pemilu 2009 juga sudah muncul ke permukaan. Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) bagi SBY dan JK untuk menjadi capres juga sudah mulai nyata. Kemungkinan SBY-JK berpasangan lagi masih ada, namun “pecah kongsi” antara keduanya juga sangat mungkin. Kemelut tentang sensitifitas kedua pilihan rumit tersebut, sekarang masih sedang dalam proses. Mengenai kekhawatiran terjadi konflik antara keduanya yang bisa mengganggu kinerja menjelang pelaksanaan pemilu 2009 dan di saat-saat akhir tugas mereka, juga sudah mulai terlihat. Persahabatan Demokrat dan Golkar yang ditunjukkan selama ini dengan sikap saling mendukung baik di tingkat pemerintah maupun legislatif, kiranya juga akan memudar dengan adanya peristiwa “Februari kelabu” tersebut. Prakiraan seperti itu juga pernah disinggung dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Mohon periksa “Quo Vadis SBY-JK” (Mei 2008) dan “Konflik” (November 2008) pada blog ini.